Sejarah Posyandu

Jika ditinjau kebelakang dari sejarah Posyandu dimana pada tahun 1975 Departemen Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Pada tahap awal, kegiatan PKMD adalah untuk perbaikan gizi yang dilaksanakan melalui karang balita, penanggulangan diare melalui pos Penanggulangan diare, untuk pengobatan masyarakat di pedesaan melalui pos kesehatan, serta untuk imunisasi dan keluarga berencana melalui pos imunisasi dan pos KB desa.

Pada tahun 1984 dikeluarkan instruksi bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri, yang mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dalam satu wadah yang disebut dengan nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Kegiatan yang dilakukan di arahkan untuk lebih mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang sesuai dengan konsep GOBI-3F (Growth Monitoring, Oral Rehidration, Breast Feeding, Immunization, Female Education, Family Planning, and Food Suplement), untuk Indonesia diterjemahkan dalam 5 kegiatan Posyandu, yaitu KIA, KB, Imunisasi, Gizi, dan Penanggulangan Diare.Pencanangan Posyandu untuk pertama kali oleh kepala Negara Republik Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional.

Pada tahun 1990 keluar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu. Pelayanan yang diberikan di posyandu bersifat terpadu, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di Posyandu tersebut masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama (Depkes RI, 1990).

Pengelolaan Posyandu dilakukan oleh satu kelompok kerja operasional (Pokjanal) Posyandu yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pengertian Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UPKM) yang dikelola dan diselenggarakan “dari, oleh, untuk, dan bersama” masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan ekonomi.

Karena Posyandu merupakan wahana pelayanan dari berbagai program, maka penyelenggaraan Posyandu perlu menyertakan aspek pemberdayaan masyarakat secara konsisten. Aspek pemberdayaan masyarakat menjadi tumpuan upaya peningkatan Posyandu, yang dalam pelaksanaannya perlu tetap memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah serta menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak.

Mengingat pentingnya peran Posyandu sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kesehatan, pendidikan , dan ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Kelangsungan Hidup Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) maka Posyandu perlu ditingkatkan fungsi dan kinerjanya.

Kader Posyandu selain menjadi pelaksana kegiatan diharapkan juga menjadi pengelola Posyandu karena kader mengenal kondisi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Kader selaku pengelola Posyandu bertugas untuk merencanakan kegiatan dan mengaturnya

Tugas Kader Posyandu:

1. Tugas sebelum hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H -Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas persiapan oleh kader agar kegiatan pada hari buka Posyandu berjalan dengan baik.
2. Tugas pada hari buka Posyandu atau disebut juga pada H Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas untuk melaksanakan pelayanan 5 kegiatan.
3. Tugas sesudah hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H + Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas setelah hari Posyandu. Penyelenggaraan Posyandu 1 bulan penuh, hari buka Posyandu untuk penimbangan 1 bulan sekali.

Penjabaran Tugas Kader Posyandu: